KEBIJAKAN MONETER
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement", kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
Definisi/Pengertian Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal, Instrumen Serta Penjelasannya
A. Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Moneter (Monetary Policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy adalah : Suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah : Suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
B. Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Arahkan Kebijakan Moneter Cegah Perlambatan Ekonomi
“Guna memperkuat fundamental ekonomi nasional sehingga dampak dari krisis global minimal bisa ditanggulangi, Maka kebijakan moneter Indonesia perlu diarahkan pada pencegahan perlambatan pertumbuhan ekonomi, “ kata pengamat ekonomi Anwar Azazi, SE,DEA dari Universitas Tanjungpura kepada Pontianak Post, kemarin.
Dituturkan, kita mendengar bahwa suku bunga akan diturunkan. Jika benar, maka pemerintah harus terlebih dulu memangkas tingginya laju inflasi di dalam negeri dalam negeri. Itu berarti kontra produktif terhadap perekonomian nasional. Menurunkan suku bunga ketika laju inflasi tinggi akan membahayakan kestabilan moneter. Oleh karena tekanan inflasi global yang diindikasikan dengan merangkaknya harga komoditas pangan di pasar internasional, maka ini berarti bahwa inflasi lebih banyak bersumber dari sisi penawaran (supply side), bukan demand side. Dalam kondisi demikian, tukas Anwar, tekanan inflasi menjadi kurang efektif jika diperangi dari pendekatan moneter, yakni melalui kenaikan suku bunga.
“Ini mengingat, inflasi bukan semata-mata bersumber dari persoalan moneter. Perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal, misalnya melalui paket kebijakan ekonomi, “ jelas Anwar yang kini mengetuai Management Center FE Untan.
Kebijakan fiskal, menurut Anwar, berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tingginya harga minyak akan menekan APBN, karena melonjaknya beban subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah dan berakibat defisit APBN. Padahal 80% subsidi BBM yang ditujukan untuk masyarakat miskin malah dinikmati oleh golongan masyarakat kaya.
“Untuk mengurangi beban APBN sudah selayaknya pemerintah mencabut subsidi BBM dan dananya dialihkan membantu masyarakat di bidang kesehatan atau pendidikan, atau dalam bentuk peningkatan bantuan dana tunai dan raskin. Disamping itu ketergantungan dana dari pihak asing (pinjaman) supaya dikurangi dengan cara mengembangkan instrumen keuangan sebagai alternatif investasi bagi investor,” kata Anwar.
Namun demikian, Kandidat Doktor bidang manajemen di Ecole Supérieure des Affaires (ESA), Universitas Grenoble II, Grenoble Perancis ini mengingatkan, pencabutan subsidi BBM harus berdasarkan timing yang tepat. Dengan melonjaknya harga hampir semua barang kebutuhan pokok dan komoditas lainnya, maka menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi BBM saat ini hanya akan menciptakan masalah baru baik ekonomi, social dan politik. “Kondisinya jauh berbeda ketika harga minyak dinaikkan pada tahun 2005 yang lalu, dimana kondisi ekonomi global masih baik,” jelasnya.
Lantas bagaimana dengan sektor riil? Menurut Anwar, Pembenahan sektor riil merupakan hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Bukan hanya untuk meningkatkan output agregat dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan impor, namun juga untuk penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
“Indonesian Regional Economic Forum (IREF) yang akan diselenggarakan pada pertengahan Mei 2008 seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pemda Tingkat I dan II untuk mempromosikan dan menarik lebih banyak investor asing guna memajukan sektor riil di daerahnya masing-masing,” kata pria murah senyum ini.
Terakhir, tandasnya, Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendorong dan mengembangkan serta memberikan akses yang luas ke berbagai bidang usaha termasuk kemudahan memperoleh modal usaha, ketrampilan manajemen, penggunaan teknologi kreatif, penyediaan informasi pasar yang up-to-date kepada Usaha Kecil dan Menengah(UKM) sehingga UKM dapat meningkatkan produksi dan memasarkan hasilproduksinya. “Sektor UKM terbukti mampu bertahan dari terpaan badai krisis moneter 1997 dan berpotensi menjadi penopang fundamental ekonomi nasional sehingga dampak krisis global dapat diminimalkan,” pungkasnya. (krl)
